Majalengka – Banyaknya aduan dari masyarakat dan media sosial kurangnya pengawasan dari Kepala Dinas PUTR majalengka, Anggota DPRD majalengka Rona Firmansyah melontarkan kritik dan mempertanyakan Kepala Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) terkait minimnya atau ketidakhadiran dalam kegiatan monitoring proyek lapangan yang ada di kabupaten majalengka.
Anggota DPRD Majalengka Fraksi PAN Rona Firmansyah menyampaikan Pekerjaan di Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) meliputi melaksanakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik, serta mengatur dan menata ruang wilayah. Tugas-tugas tersebut termasuk perumusan kebijakan, pengawasan pembangunan, dan pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
“Kepala Dinas PUTR harus turun kelapangan untuk Pengawasan konstruksi Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek konstruksi untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan saya mendukung penuh sebagai bagian dari visi Bupati majalengka langkung SAE. ” Ujar Rona Firmansyah saat di wawancara media pada minggu (09/11/2025).
Rona Firmansyah menekankan saya belum pernah melihat kadis PUTR terjun atau sidak terkait pekerjaan atau proyek proyek yang sedang dilaksanakan,pentingnya Kepala Dinas PUTR majalengka untuk secara langsung mengawasi proyek pembangunan guna memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan penggunaan anggaran yang efektif. Ketidakhadiran ini dianggap dapat membuka celah untuk terjadinya penyelewengan atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
“Fungsi Pengawasan DPRD Sebagai perwakilan rakyat, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, termasuk dinas-dinas daerah. Pertanyaan dan kritik ini merupakan bagian dari upaya DPRD menjalankan fungsi kontrol tersebut.
Transparansi dan Akuntabilitas Isu ini sering dikaitkan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah. Keterlibatan langsung Kepala Dinas di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.”Tegasnya
Rona Firmansyah menjelaskan Respons dan Konsekuensi Kritik ini biasanya menuntut adanya respons dari pihak eksekutif, baik berupa klarifikasi, peningkatan frekuensi monitoring, atau bahkan penyelidikan lebih lanjut jika ada indikasi masalah yang lebih serius. Dalam beberapa kasus, isu semacam ini dapat berkembang menjadi kasus hukum, terutama jika dikaitkan dengan dugaan suap atau korupsi proyek yang melibatkan oknum di Dinas PUPR.
“Kritik semacam ini menunjukkan adanya dinamika dalam hubungan kerja antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat daerah, yang berfokus pada efektivitas dan integritas pelaksanaan program kerja pemerintah.” Pungkasnya
Berharap kepala Dinas PUTR kabupaten majalengka untuk turun memonitor kelapangan memastikan Pengawasan konstruksi pekerjaan supaya memastikan kualitas pengerjaannya agar tidak asal asalan dan mendukung penuh sebagai bagian visi Bupati majalengka langkung SAE.***
