INTELEJENNEWS.COM –
Merangin Jambi– Di tengah suasana menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, publik justru dikejutkan dengan pertemuan sejumlah bupati wilayah barat di kediaman Bupati Merangin, M. Syukur. Tanpa penjelasan terbuka, pertemuan ini memantik tanda tanya besar.
Mengapa harus berkumpul secara tertutup? Apa urgensinya? Dan yang paling penting—untuk siapa pertemuan itu digelar?
Jika benar pertemuan tersebut bertujuan merumuskan program pembangunan daerah, seharusnya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Justru transparansi adalah kunci agar masyarakat percaya bahwa para pemimpinnya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Namun realitas di lapangan berbicara lain. Minimnya informasi resmi justru melahirkan kecurigaan. Publik mulai berspekulasi: apakah ini berkaitan dengan maraknya praktik PETI yang kian tak terkendali? Ataukah ada pembahasan soal distribusi minyak di SPBU yang selama ini kerap menjadi sorotan dan diduga sarat permainan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia muncul dari akumulasi keresahan masyarakat yang selama ini merasa kurang mendapatkan kejelasan.
Ironisnya, di saat publik membutuhkan transparansi, justru yang terjadi adalah kesunyian informasi. Tidak ada rilis resmi, tidak ada penjelasan terbuka. Seolah-olah publik diminta untuk diam dan menerima tanpa bertanya.
Padahal, dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, tidak boleh ada ruang abu-abu—terlebih jika menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Oleh karena itu, para kepala daerah dan khususnya jajaran humas di masing-masing wilayah harus segera angkat bicara. Klarifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Jika tidak, wajar jika publik menilai: ada sesuatu yang sedang disembunyikan.
Dan ketika kepercayaan publik mulai terkikis, yang runtuh bukan hanya citra—tetapi legitimasi kepemimpinan itu sendiri.
Siefronhadi
