INTELEJEN NEWS.COM –
Sarolangun – Program pembangunan gudang dan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Sarko mulai menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai dugaan selisih anggaran pada pelaksanaan proyek tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat, nilai proyek pembangunan per titik disebut mencapai sekitar Rp1,1 miliar. Namun, dana yang diterima atau dikelola pelaksana di lapangan diduga hanya berkisar Rp1,040 miliar per titik.
Apabila informasi tersebut benar, maka terdapat selisih sekitar Rp60 juta atau sekitar 5,45 persen dari total nilai proyek setiap titik pembangunan.
Sorotan publik semakin menguat karena jumlah pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayah Sarko disebut mencapai sekitar 373 titik. Jika dikalkulasikan, total potensi selisih anggaran tersebut dapat mencapai sekitar Rp22,38 miliar.
Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa selisih nilai proyek belum tentu
dapat memengaruhi nilai dana yang diterima pelaksana di lapangan, seperti pajak, biaya administrasi, jasa konsultan perencanaan dan pengawasan, biaya operasional, manajemen proyek, hingga keuntungan perusahaan.
Karena itu, sejumlah kalangan meminta adanya transparansi dan keterbukaan dokumen proyek agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Dokumen yang dinilai penting untuk dibuka antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak kerja, rincian item pekerjaan, mekanisme pencairan anggaran, hingga laporan realisasi pelaksanaan proyek.
Selain persoalan selisih anggaran, masyarakat juga mulai menyoroti standar nilai
pembangunan program Koperasi Merah Putih dari pemerintah pusat. Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, nilai pembangunan gedung atau gudang standar program tersebut disebut berada di kisaran Rp1,6 miliar per titik.
Jika angka tersebut benar, publik mempertanyakan perbedaan nilai proyek di beberapa wilayah yang disebut hanya berkisar Rp1,1 miliar per titik.
Pengamat kebijakan publik di Jambi menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting mengingat program Koperasi Merah Putih menggunakan anggaran besar dan menyangkut kepentingan masyarakat desa.
“Kalau memang ada selisih, pemerintah maupun pihak pelaksana perlu menjelaskan secara rinci pos penggunaannya agar tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat,” ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai rincian teknis perbedaan nilai proyek tersebut.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik
Siefronhadi





